ELEKTRONIK AKTA CERAI (EAC)

Mulai Tanggal 1 Juli 2025 Pengadilan Agama Ampana Menerapkan Elektronik Akta Cerai (EAC)

Program Prioritas Badilag 2025

Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama Untuk Disabilitas

GUGATAN MANDIRI

Persiapkan Persyaratan, Data dan Informasi diri anda untuk memulai membuat Gugatan / Permohonan Secara Mandiri. Ikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

Selanjutnya

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Selanjutnya

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Selanjutnya

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

SIPP KEMENPAN RB

SIPP Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Ampana - Anda Berada di Kawasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) - No Suap - No Gratifikasi - Waspadalah terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Ampana - Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

Home > Tentang Pengadilan > Survey Kepuasan Publik

01 / ⁰²

02 / ⁰²

BERITA TERKINI PA AMPANA

Ketua Pengadilan Agama Ampana Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2026

PA Ampana Gelar Penandatanganan Kerja Sama Posbakum Tahun 2026

Kontingen PTWP PA Ampana Mengikuti Turnamen Tenis Beregu KPTA Palu Cup XII 2026

Pengadilan Agama Ampana Gelar Penandatanganan Komitmen Bersama, Pakta Integritas Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Momen Penuh Keseruan Family Gathering PA Ampana Tahun 2025 di Pantai Marina Cottage

Berita Lainnya

BERITA TERKINI PTA PALU

PTA PALU Selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Se-Sulawesi Tengah Menyelenggarakan Kegiatan Konsolidasi Dan Akurasi Data Dalam Rangka Penyusunan Lk DIPA 005.01 Tahun 2025

Pengadilan Tinggi Agama Palu Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Batara, Penyusunan Renstra 2025–2029 dan LKjIP

PTA Palu Laksanakan Bimbingan Teknis Kompetensi PNBP dan Launching Aplikasi e-iLHAM (Elektronik Informasi Layanan Hukum Atas Masyarakat)

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Bersama Tim Mengadakan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas IB

PTA Palu Menghadiri Wisuda Purnabakti Ketua Pta Manado Secara Daring Melalui Zoom Meeting

Berita Lainnya

PENGUMUMAN

Lomba Karya Tulis Ilmiah Dalam Rangka HUT IKAHI Ke - 73 Tahun

Pengumuman Pengadaan Calon Penyedia Jasa Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pada Posbakum Pengadilan Agama Ampana Tahun Anggaran 2026

Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Apn

Pengadaan Langsung Jasa Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Ampana Tahun 2025

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024

Pengumuman Lainnya

ARTIKEL

KECERDASAN BUATAN DALAM PERADILAN: Menegaskan Supremasi Nurani Hakim di Era Algoritma (Perspektif Filosofis-Praktis Menjelang Implementasi KUHP Nasional 2026)

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA

MENGENAL PERADILAN AGAMA | DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Special and Differential Treatment (SDT) dalam Perjanjian – Perjanjian World Trade Organization (WTO) : Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan Special and Differential Treatment (SDT) dalam Perjanjian – Perjanjian World Trade Organization (WTO) : Pend

Artikel Lainnya

01 / ⁰¹

01 / ⁰²

02 / ⁰²

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

PROSEDUR BANTUAN HUKUM
PROSEDUR INFORMASI
PROSEDUR PENGADUAN
E-COURT

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.